Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) berlaku pada Oktober 2024, perusahaan harus segera mengambil langkah strategis untuk memperkuat keamanan digitalnya jika tidak ingin menghadapi risiko secara hukum.
Berdasarkan UU PDP, yang dimaksud data pribadi adalah umum dan khusus. Data umum berupa nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang). Sementara itu, data khusus terdiri dari rekam biometrik, informasi kesehatan, keuangan, data anak, data kejahatan, data genetika.
UU PDP berisi panduan dan kewajiban bagi para pemegang data (data controllers). Sanksi administratif dan pidana dapat dijatuhkan kepada mereka yang lalai dalam melakukan tugasnya. Sanksi yang diberikan bisa bersifat administratif seperti denda, peringatan tertulis, pencabutan izin operasional, penghentian sementara pada kegiatan pemrosesan data. Ancaman sanksi secara pidana pun mungkin terjadi untuk kasus yang lebih serius.
Perusahaan Harus Segera Perkuat Keamanan Digital
Berlakunya UU PDP menjadi alarm tersendiri bagi para pemilik perusahaan untuk segera memperkuat keamanan digitalnya. Bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi demi kelangsungan perusahaan itu sendiri.
Terlebih lagi, di tengah kemajuan teknologi saat ini, serangan-serangan siber juga turut berkembang. Banyak pelaku tindak kejahatan digital yang sudah makin pintar dalam melakukan akal bulusnya. Bayangkan saja, jika keamanan digital sebuah perusahaan berhasil ditembus penjahat, kegiatan operasional pasti terganggu dan salah-salah bisa merugi secara finansial.
Pada Pasal 16 UU PDP dijelaskan bahwa pengendali data dalam melakukuan pemrosesan data pribadi harus melindunginya dari akses, perubahan, atau penghapusan yang tidak sah. Pemrosesannya pun harus dilakukan sesuai dengan tujuan, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menyesatkan.
Untuk mendukung tercapaianya tujuan tersebut, perusahaan memiliki tanggung jawab besar agar datanya tidak bocor atau dicuri oleh pelaku kejahatan siber.
Keamanan Digital yang Harus Diperkuat Perusahaan
Firewall, Virtual Private Network (VPN), Antivirus
Penggunaan firewall yang bertugas memantau lalu lintas jaringan, akan membantu deteksi anomali atau akivitas mencurigakan lalu mencegahnya masuk ke dalam sistem.
Di sisi lain, dengan koneksi internet yang stabil, perusahaan dapat memakai Virtual Private Network (VPN) untuk menambah lapisan keamanan ekstra sehingga melindungi aktivitas online dari pihak ketiga. VPN menciptakan koneksi aman antara situs web dan jaringan internet, yang mengalirkan data pengguna dan menyembunyikan alamat IP. Koneksi ini berfungsi memisahkan peretas dari data sensitif, sehingga mencegah pencurian informasi maupun data penting.
Di sisi lain, jangan lupakan penggunaan antivirus sebagai perlindungan dasar pada keamanan digital perusahaan.
Backup Data Secara Reguler
Langkah selanjutnya yang dapat diambil perusahaan untuk memperkuat keamanan digitalnya agar tidak terjadi pelanggaran UU PDP adalah melakukan backup. Data, biasanya bersifat vital dan sensitif, tetapi di sisi lain juga rentan terhadap pencurian. Kehilangan data hasil kerja keras dapat merusak kesuksesan bisnis dan moral karyawan. Belum lagi jika harus tersandung ancaman sanksi dari UU PDP. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pencadangan data secara berkala, baik itu secara manual maupun otomatis.
Pencadangan data memang tidak dapat mencegah serangan seperti ransomware, tetapi dapat membantu perusahaan kembali ke bisnis jika kehilangan data utama.
Memberi Edukasi kepada Karyawan
Pendidikan tentang dasar-dasar keamanan siber sangat penting bagi perusahaan untuk melindungi diri dari berbagai ancaman, seperti pelanggaran data, serangan siber, phishing, dan ransomware.
Untuk memperkuat kesadaran keamanan di kalangan karyawan, perusahaan dapat mengadakan pelatihan keamanan siber yang komprehensif, mengedukasi staf tentang praktik keamanan yang baik, memberi penjelasan mendalam tentang pentingnya membuat kata sandi yang kuat. Dengan langkah-langkah ini, karyawan akan lebih siap menghadapi berbagai risiko dan berkontribusi pada perlindungan data perusahaan secara keseluruhan.
UU PDP dibuat sebagai alat perlindungan terhadap data pribadi. Perusahaan, sebagai sebuah badan berskala besar harus tunduk terhadap aturan ini demi kemaslahatan banyak orang. Lindungi dan perkuat keamanan digital Anda sekarang bersama Hypernet.
